Jakarta, CNN Indonesia —
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. atau Bongbong mengeluarkan perintah eksekutif untuk memangkas tarif seiring upaya menurunkan harga beras dan komoditas penting lainnya.
Dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Filipina, Selasa (4/6), Sekretaris Perencanaan Sosial Ekonomi Arsenio Balisacan mengatakan Presiden Marcos, sebagai ketua Dewan Otoritas Ekonomi dan Pembangunan Nasional (NEDA), telah menyetujui Program Tarif Komprehensif baru untuk tahun 2024-2028.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Program tarif ini ditujukan untuk berbagai produk komoditas pertanian dan industri baik untuk tarif dalam atau luar kuota. Di antara produk-produk yang akan mendapat penurunan harga adalah beras, yang tarifnya akan turun sebesar 15 persen dari 35 persen.
“Keputusan ini bertujuan untuk makin menurunkan harga beras, dan membuatnya lebih terjangkau,” kata Balisacan seperti dikutip Nikkei Asia.
Berdasarkan laporan inflasi terbaru dari Otoritas Statistik Filipina, beras menyumbang sekitar dua poin persentase, atau lebih dari 50 persen, terhadap inflasi utama.
Balisacan menuturkan kenaikan harga beras belakangan didorong dampak fenomena El Niño dan permintaan yang meningkat mengingat pertumbuhan populasi dan perekonomian yang terus meroket.
Penurunan tarif beras diperkirakan akan menurunkan harga beras bagi konsumen, sekaligus mendukung produksi dalam negeri melalui cakupan tarif dan peningkatan dukungan anggaran untuk meningkatkan produktivitas pertanian, terutama karena harga beras global tetap tinggi.
Dikutip Antara, Dewan NEDA juga setuju untuk menggabungkan lini tarif bahan kimia dan produk kimia tertentu, tekstil, mesin, dan peralatan transportasi untuk menyederhanakan struktur tarif agar administrasi kepabeanan lebih efisien, dan meningkatkan kemudahan berbisnis.
Sementara itu, pengurangan tarif juga akan diterapkan pada bahan kimia tertentu dan briket batubara, untuk meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi biaya pemakaian.
Pengurangan tarif untuk jagung, daging babi, dan daging yang dipotong dengan mesin berdasarkan Perintah Eksekutif 50 tahun 2023, akan dipertahankan hingga tahun 2028 untuk memastikan pasokan komoditas tersebut stabil, membantu mengelola inflasi, mendorong stabilitas kebijakan dan perencanaan investasi, serta meningkatkan ketahanan pangan.
(rds)